Jurnal Ilmu Administrasi (JIA)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA (UP2K)

Pandoe Bimowati, M.Si. — 2025-12-10

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Kelurahan Gayam, Kota Kediri dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berjalan cukup efektif berkat komunikasi yang aktif, dukungan sumber daya, serta disposisi pelaksana yang baik, meskipun masih terdapat hambatan seperti keterbatasan modal, kurangnya pelatihan manajerial, dan minimnya sarana prasarana. Program ini memberikan dampak positif berupa peningkatan pendapatan keluarga dan pemberdayaan perempuan. Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa UP2K di Kelurahan Gayam dapat menjadi contoh implementasi kebijakan yang berhasil apabila ditopang oleh koordinasi lintas sektor dan pendampingan berkelanjutan.

KUALITAS PELAYANAN PADA BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN

Rizki Fillya Curtinawati — 2025-12-10

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Kediri. Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dalam mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan. Program PKH merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial pemerintah bagi keluarga kurang mampu, sehingga keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan para pendamping dan pihak terkait.

Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pendamping PKH, staf Dinas Sosial bagian Linjamsos, dan keluarga penerima manfaat (KPM). Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima indikator kualitas pelayanan menurut teori Parasuraman—tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati)—telah diterapkan dengan cukup baik oleh pendamping PKH dan staf Dinas Sosial Kota Kediri.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan Program PKH di Kota Kediri sudah berjalan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Peneliti merekomendasikan optimalisasi sistem informasi dan peningkatan koordinasi agar pelayanan menjadi lebih efektif dan merata.

EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBUATAN KTP DI KECAMATAN JATIKALEN

Rizky Fillya Curtinawati — 2025-12-10

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Program Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinas Sosial Kota Kediri. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh pentingnya pelayanan publik yang berkualitas dalam mendukung penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, adil, dan berkelanjutan. Program PKH merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial dari pemerintah bagi keluarga kurang mampu, sehingga keberhasilan pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan para pendamping dan pihak terkait.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari pendamping PKH, staf Dinas Sosial bagian Linjamsos, dan keluarga penerima manfaat (KPM). Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelima indikator kualitas pelayanan menurut teori Parasuraman, yaitu tangible (bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan), dan empathy (empati), telah diterapkan dengan cukup baik oleh pendamping PKH dan staf Dinas Sosial Kota Kediri.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan Program PKH di Kota Kediri sudah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Peneliti merekomendasikan perlunya optimalisasi sistem informasi dan peningkatan koordinasi agar pelayanan menjadi lebih efektif dan merata.

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Eliviana Ary Risyananda — 2025-12-10

Pelayanan publik merupakan bentuk layanan yang diberikan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kualitas pelayanan publik menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kinerja instansi pemerintah. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pada loket pembayaran pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri masih kurang optimal.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian adalah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik pada loket pembayaran pajak daerah masih belum optimal. Beberapa permasalahan utama yang ditemukan antara lain kurangnya keramahan pegawai, ketidakonsistenan penerapan SOP, serta lemahnya komunikasi dan ketegasan petugas dalam memberikan arahan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima.

Selain itu, faktor pendukung kualitas pelayanan meliputi fasilitas yang memadai dan tersedianya sistem pembayaran digital, sedangkan faktor penghambat utamanya adalah sikap petugas yang kurang profesional, komunikasi yang tidak efektif, dan prosedur layanan yang belum berjalan sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, pelayanan publik di loket pembayaran pajak daerah perlu ditingkatkan, terutama pada aspek sikap petugas dan konsistensi penerapan SOP guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

Pengaruh Profesionalisme Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan

Sigit Prasetya — 2025-12-10

Profesionalisme merupakan kemampuan dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai bidang dan tingkatannya. Profesionalisme pegawai yang baik berkaitan erat dengan kompetensi birokrasi dalam memenuhi tuntutan tugas serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selain itu, karakteristik pekerjaan juga menjadi faktor penting yang memengaruhi kinerja pegawai, karena kesesuaian antara individu dan pekerjaannya akan mendorong orientasi kerja yang lebih optimal, tanggung jawab, serta hasil kerja yang memuaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profesionalisme kerja terhadap kualitas pelayanan pada instansi pemerintahan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas pelayanan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kediri, dibuktikan melalui uji signifikansi dengan nilai 0,000 < 0,05 sehingga hipotesis diterima. Berdasarkan uji Koefisien Determinasi, nilai korelasi (R) sebesar 0,704 menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara profesionalisme kerja dan kualitas pelayanan, sementara nilai R Square sebesar 0,495 mengindikasikan bahwa 49,5% kualitas pelayanan dipengaruhi oleh profesionalisme kerja dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme kerja memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan kualitas pelayanan, meskipun pengaruhnya masih tergolong sedang.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM MY DARLING DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN

Eriska Janelia — 2025-12-10

Inovasi dalam pelayanan publik menjadi kebutuhan utama untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan responsif. Salah satu jenis inovasi ini adalah “Program My Darling (Melayani Dokumen Administrasi Kependudukan Keliling)” yang diadakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan
kebijakan Program My Darling dan menemukan faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Pendekatan yang diterapkan pada studi ini ialah studi kualitatif, melalui metode pengambilan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisis data dilangsungkan melalui tahap pengurangan data, penyajian informasi, dan penarikan
kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program My Darling sudah berlangsung cukup baik, jika diamati dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Program ini terbukti efektif mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, terutama di desa-desa dan daerah-daerah yang terpencil. Namun, masih ada beberapa hambatan seperti kurangnya fasilitas dan infrastruktur, ketergantungan pada ketersediaan blangko
KTP-el dari pemerintah pusat, serta rendahnya kesadaran sebagian warga. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar sektor, perbaikan sosialisasi, dan maksimalisasi dukungan sumber daya untuk menjamin keberlangsungan program.

FORMULASI KEBIJAKAN PENYUSUNAN RPJMDes TAHUN 2026-2027 DI PEMERINTAH DESA SIDOMULYO KECAMATAN BATU KOTA BATU

Enjela Santalin — 2025-12-10

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) ialah rangkaian perencanan pembangunan desa periode waktu tertentu yang menjadi pedoman dalam pelaksanan pembangunan desa selama masa tersebut. RPJMDes merupakan dokumen yang meliputi visi misi kepala desa, arah kebijkan perencanan pembangunan desa yang dilaksanakan secara sistematis, partisipatif, dan berlandaskan keadaan objektif desa secara prioritas pembangunan kabupaten atau kota.

Penelitian ini berujuan untuk mendeskripsikan proses formulasi kebijakan penyusunan RPJMDes di Desa Sidomulyo tahun 2026–2027 sebagai pedoman pembangunan desa yang berkelanjutan dan sesuai kebutuhan masyarakat. Strategi studi kualitatif deskriptif dimanfaatkan. Wawancara, pengamatan, serta dokumentasi ialah metode yang dimanfaatkan guna mengumpulkan data. Proses analisis penelitian meliputi pembersihan data, penyajian hasil, serta penarikan kesimpulan.

Temuan studi memperlihatkan dalam penyusunan RPJMDes terdapat beberapa kendala yang cukup signifikan, salah satunya adalah adanya usulan yang disampaikan oleh masyarakat tetapi konteksnya berada di luar visi misi bapak kepala desa. Hal tersebut menjadi kendala dikarenakan rencana pembangunan desa haruslah selaras dengan visi misi kepala desa yang sudah ditetapkan supaya pembangunan dapat berjalan dengan terarah dan efektif. Oleh karena itu, sangat diperlukan kebijkan khusus berupa tim fasilitator dan kelompok masyarakat khusus yang akan bertugas menjadi jembatan komunikasi antara kepala desa dan masyarakat. Tim ini mempunyai peran penting dalam menyelaraskan setiap usulan masyarakat agar sesuai dengan visi misi desa.

RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN TENTANG PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK MELALUI E-PAKLADI

Gracia Kristiani Eloh — 2025-12-10

Penelitian ini diangkat untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dalam mendukung Program Pendaftaran Penduduk melalui layanan elektronik berbasis desa. Latar belakang penelitian ini didasari oleh kebutuhan akan layanan administrasi kependudukan yang cepat tanggap, merata, serta berbasis teknologi seiring luasnya wilayah dan tingginya mobilitas penduduk. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Fokus dari penelitian diarahkan pada mekanisme pelaksanaan program, peran rencana strategis, serta yang menjadi faktor-faktor pendukung dan yang menghambat dalam menerapkan implementasi dalam pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan layanan elektronik mampu meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan, memperluas akses masyarakat hingga tingkat desa, serta mempercepat proses penerbitan dokumen kependudukan. Faktor pendukung utama meliputi komitmen organisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan kerja sama lintas perangkat daerah, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan jaringan, sarana prasarana, dan kapasitas sumber daya manusia. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa rencana strategis berperan penting sebagai pedoman kebijakan dalam mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

EFEKTIVITAS PELAPORAN PELAYANAN KESEHATAN HEWAN PADA ISIKHNAS DI PUSKESWAN KOTA BATU

Debora Melin Keitrin — 2025-12-10

Pelayanan kesehatan hewan merupakan aspek penting dalam mendukung sektor peternakan berkelanjutan dan menjaga kesehatan masyarakat melalui pendekatan One Health, dimana di Indonesia pelaporan pelayanan kesehatan hewan telah didigitalisasi melalui sistem ISIKHNAS yang dirancang untuk menyediakan data akurat, cepat, dan real-time, namun pelaksanaannya di Puskeswan Kota Batu terkendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kesadaran petugas dalam melakukan pelaporan secara rutin masih minim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaporan kesehatan hewan pada ISIKHNAS di Puskeswan Kota Batu dan mengidentifikasi faktor penghambat serta pendukung yang mempengaruhi efektivitas pelaporannya. Penelitian dilaksanakan di Pusat Kesehatan Hewan Kota Batu, Jalan Mojopahit Selatan, Mojorejo, Kecamatan Junrejo. Jenis penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Fokus penelitian adalah efektivitas pelaporan pelayanan kesehatan hewan pada ISIKHNAS. Hasil menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan Kota Batu sudah berjalan baik dengan program pelayanan dan vaksin gratis yang memenuhi kebutuhan masyarakat, namun pelaporan pada ISIKHNAS belum berjalan efektif dengan faktor penghambat berupa kurangnya sumber daya manusia, petugas yang belum bisa menggunakan ISIKHNAS, kurangnya kesadaran masyarakat untuk vaksinasi dan pelaporan, serta belum terbentuknya UPT, sementara faktor pendukung meliputi kemudahan pelaporan melalui pelapor desa, ketersediaan peralatan memadai, dan pelayanan keliling.

MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK PADA MASA NON-TAHAPAN PEMILIHAN UMUM DI BAWASLU KABUPATEN PASURUAN

Chintya Lolita — 2025-12-30

Pelayanan publik merupakan indikator penting dalam menilai kinerja institusi, termasuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang tetap menjalankan fungsi kelembagaan pada masa non-tahapan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pelayanan publik di Bawaslu Kabupaten Pasuruan pada masa non-tahapan pemilu. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, sedangkan analisis data dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Fokus penelitian mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengelolaan pelayanan publik telah dilaksanakan secara konsisten dan terencana, terutama dalam pengawasan pemutakhiran data pemilih, pelayanan informasi publik, serta pelibatan partisipasi masyarakat. Namun, efektivitas pelayanan masih menghadapi kendala berupa anggaran, kapasitas aparatur, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pelayanan dan optimalisasi media digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat.